hero
Ketua KPU Juri Ardiantoro\NET. Tim Liputan

EDITOR : REZA ADITYA

10 Agustus 2016, 06:00 WIB

INDONESIA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum menerbitkan peraturan cuti kampanye untuk petahana dalam pemilihan kepala daerah 2017. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan lembaganya untuk sementara ini masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

"Termasuk konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pihak yang membuat undang-undang," kata Juri, Selasa, 9 Agustus 2016. "Nanti kita tunggu saja formulasinya".

Juri mengatakan untuk sementara peraturan tentang cuti kampanye bagi petahana masih disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam Pasal 70 UU Pilkada itu disebut seorang petahana yang mencalonkan kembali wajib menjalankan cuti selama masa kampanye. Dia berjanji akan merumuskan peraturan baru soal cuti kampanye itu sesegera mungkin. Dengan membuka masukan dan saran dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

 

Penjelasan Pasal 70 UU Pilkada

 

Aturan tentang cuti kampanye untuk petahana semakin mengemuka setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menolak cuti pada masa kampanye pemilihan Gubernur (Pilgub 2017). Ahok beralasan jika cuti, dikhawatirkan akan menggangu jalannya roda pemerintahan di Ibu Kota.

Apalagi, masa kampanye memakan waktu kurang lebih tiga bulan setengah sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Alasan Ahok itu disadari juga oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Arief menilai lamanya cuti kampanye bagi petahana itu bisa membuat risau sejumlah daerah yang seorang petahananya mencalonkan kembali.  Aapalagi, pada tahun  2017, ada  sebanyak 101 daerah akan melaksanakan pemilihan secara serentak.

Misalnya, di Provinsi Aceh. Arief mengatakan di Aceh selain pemilihan Gubernur, juga ada 20 kabupaten dan kota yang ikut pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 nanti. Sebagian besar petahana berniat ikut pemilihan kembali. Artinya, jika sebagian besar petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah akan membuat kerisauan dalam administrasi. 

Keterangan gambar:
Warna merah menunjukan Provinsi Pemilihan Gubernur 2017
Warna Hijau menunjukan Kota yang akan melakukan Pilkada 2017

 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap sah jika petahana yang mencalonkan kembali tidak cuti dengan alasan pengelolaan pemerintah. "Tapi bagaimana kalau masa kampanye, dia tidak kampanye,tapi meresmikan proyek pada hari-hari kampanye, masuk dalam kategori kampanye?," kata Tjahjo.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan cuti atau tidaknya petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah tidak perlu dikhawatirkan. Menurut dia, pemerintah daerah harus membuat sistem agar selama masa kampanye pemerintahan tetap berjalan. Artinya, kata Titi, semua aturan harus tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah daerah berdasarkan UU Pilkada.

"Tapi kalaupun semuanya mengajukan diri lagi, kan tetap ada Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjalankan pemerintahan daerah," ujar Titi. "Garis kebijakan daerah kan bisa disiapkan jauh-jauh dari dan target kerja agar selama cutipetahana semuanya bisa berjalan seperti biasa."

REYSKA RAMDHANI

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments