hero
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy\NET. TIM LIPUTAN

EDITOR : REZA ADITYA

9 Agustus 2016, 17:30 WIB

INDONESIA

Rencana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerapkan Full Day School mendapat sorotan berbagai pihak di sejumlah daerah. Kebijakan Menteri Muhadjir dianggap kontroversial dan perlu dikaji lebih lanjut.

Di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana, menilai kebijakan itu belum bisa diterapkan di daerahnya. 

Menurut Sumarsana, kultur siswa-siswi di daerahnya itu berbeda dengan di kota lain. Di Kulonprogo, kata dia, jarak rumah siswa-siswi ke sekolah cukup jauh dan hanya mengandalkan transportasi umum yang minim.

"Umpamanya saat ini yang bersangkutan bisa pulang-pergi dari rumah ke sekolah karena jaraknya masih memungkinkan," kata Sumarsana, Selasa, 9 Agustus 2016. "Tapi apabila besok pulangnya sore,apakah tidak jadi rawan bagi peserta didik."

Kerawanan inilah yang dikhawatirkan Sumarsana dan meminta Menteri Muhadjir untuk mengkaji kebijakan tersebut. Sumarsana juga menilai dengan kebijakan Full Day School akan menambah beban biaya bagi orang tua siswa.

"Orang tua harus memikirkan tambahan pembiayaan umpamanya harus ngekost atau lainnya," ujar dia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga menilai kebijakan itu belum mampu diterapkan di desa-desa sekitar daerah kepemimpinannya. Dia khawatir usulan itu akan menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan.

"Coba kami evaluasi ada yang siap ada yang belum. Kalau di pedesaaan tidak siap dan di kota itu siap," kata dia. "Saya diprotes kok nanti yang sekolah  gimana, yang sekolah sore gimana, dan sebenarnya bisa diintegrasikan."

Protes juga datang dari Tegal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Johardi, mengatakan kebijakan yang diinisiasi Menteri Muhadjir harusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan anggaran. 

"Ya karena kalau infrastrukturnya sudah disiapkan dan anggarannya ada kenapa tidak," kata dia. "Kami kan sambil menunggu juklak dan juknis dan peraturan menteri, itukan baru wacana."

Di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, juga meminta kebijakan seharian penuh di sekolah itu dipertimbangkan. Ahok menilai kebijakan itu memang positif. Tapi, harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas di sekolah.

"Nanti kan baru wacana pasti dikaji, bisa berdebat. Kalau kamu sampai begitu panjang itu anak dikasih makan, nggak?," kata  Ahok. "Kalau yang nggak punya duit gimana? Kasihan kan nah kalau bisa siapin makanan. Kami juga punya konsep."

Sistem pendidikan Full Day School rencananya akan diterapkan pada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik sekolah negeri maupun swasta.  Sistem ini mengacu pada pesan Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah terpenuhinya pendidikan karakter dan pengetahuan umum. 

Siswa SD diharapkan bisa memperoleh pendidikan karakter 80% dan pengetahuan umum 20%. Sedangkan pada siswa SMP, porsi pendidikan karakter adalah 60% dan pengetahuan umum sebesar 40%.

Belakangan, Menteri Muhadjir membantah bahwa konsep Full Day School itu memaksa siswa untuk belajar secara formal selama sehari penuh. Dia justru mengatakan bahwa konsep itu hanya bersifat ko-kurikuler atau memberikan pendidikan informal kepada siswa melalui kegiatan ekstra dari sekolah yang bersifat informal.

"Jadi itu nanti tidak ada mata pelajaran, itu adalah kegiatan yang menggembirakan," kata dia. "Kegiatan ko-kurikuler yang nanti bisa merangkum tujuan 18 karakter itu, itu maksud kita."

 ANNISA VIKASARI |REBBECA TUMBEL | PRASETYOWATI (YOGYAKARTA) | KORNIAWAN ARIF (JAWA TENGAH) | TRIYONO SAEFULLAH (TEGAL)

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments