hero

EDITOR : REZA ADITYA

6 Agustus 2016, 18:40 WIB

INDONESIA

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akan mendiskusikan jalan damai atau mediasi dengan  Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan lembaganya dan dua institusi lain yaitu TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) masih harus urun rembuk terkait opsi damai atau mediasi itu.

"Upaya-upaya yang dilakukan di sini untuk melakukan perdamaian saya kira akan didiskusikan secara internal," kata Martinus, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Agustus 2016. "Kami masih mendapatkan informasi dari teman-teman media ada upaya mediasi."

Martinus mengatakan meski nantinya Polri membuka upaya mediasi, tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan terhadap Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik oleh tiga institusi itu dihentikan. Lembagnya, kata Martinus, kini sedang melakukan penyelidikan terkait laporan itu. 

"Soalnya ini menyangkut dana Rp 90 miliar, jadi kan dalam dua kasus itu," ujar dia. "Itu yang dilakukan penelusuran. Itu pertama. Kedua adalah melakukan proses penegakan hukum terhadap tiga laporan itu." 

Status Haris kini masih sebagai terlapor. Martinus mengatakan lembaganya masih akan mengumpulkan bukti terkait keterangan Haris. Juga melakukan penyelidikan terhadap oknum aparat yang diduga terlibat dalam praktek peredaran narkoba bersama terpidana mati Freddy Budiman.

Sebelumnya, Haris Azhar menulis testimoni dan kisah tentang Freddy Budiman. Tulisan itu diunggah ke media sosial. Isinya adalah pengakuan Freddy yang menyatakan bahwa ada oknum aparat penegak hukum, mulai dari Polri, BNN sampai TNI yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. 

Dalam tulisan itu, disebut juga ada oknum aparat tiga institusi itu yang kecipratan duit haram dari Freddy. Tak tanggung-tanggung, fulus yang mengalir dari Freddy ke oknum aparat itu sampai ratusan miliar. Polri, TNI dan BNN tak senang dengan tulisan Haris itu. Mereka kemudian melaporkan Haris ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Dasar hukumnya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isu ini menjadi sorotan publik. Aparat dinilai berlebihan dalam menanggapi tulisan Haris tentang Freddy. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani, menilai semestinya tiga institusi itu langsung menyelidiki kebenaran yang diungkap Haris dalam tulisannya. "Bukan menyelidiki apakah itu pencemaran nama baik atau bukan," kata dia.

Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyarankan BNN, Polri dan TNI menjalani mediasi dengan Haris Azhar. Tujuannya, agar polemik yang menjadi sorotan publik ini bisa selesai dengan titik terang.

Kepala Bagian Humas BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi pun sebenarnya setuju jalan mediasi. "Monggo, silakan kalau ada mediasi, yang penting apa yang diinformasikan itu harus konkrit," kata dia. "Siapa berbuat apa, apa diapakan, kapan di mana bagaimana caranya itu harus jelas. Kalau mislanya ada mediasi dari bapak-bapak siapapun, dari DPR boleh, silakan."

SYARIFAH RAHMA | PRITTA KUSUMAPUTRI

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments