hero
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Ridwan Mansyur di kantornya. (NET/Azzahra)

EDITOR : OCTOBRYAN

1 Agustus 2016, 20:15 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menguntungkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya rasa itu akan memudahkan KPK untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nurhadi," ujarnya saat dihubungi NETZ.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menerima pengunduran diri Nurhadi. "Surat diterima ditandatangani Presiden sesuai permintaan nurhadi," ujarnya.

Meski demikian, Mahkamah Agung  masih menunggu surat keputusan resmi terkait pengunduran diri Sekretaris MA Nurhadi.

Ditemui di kantornya, Senin, 1 Agustus 2016, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung  Ridwan Mansyur mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan Surat Keputusan pengunduran diri Nurhadi itu ditandatangani oleh Presiden dan disahkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

"Minggu lalu sudah diajukan, kita masih tunggu suratnya turun," ujarnya.

Sementara itu, dirinya menegaskan, MA belum menentukan siapa pengganti Nurhadi. Ridwan memaparkan ada berbagai kemungkinan yang akan dilakukan oleh MA untuk mengisi kekosongan Sekretaris di antaranya menunjuk Pelaksana Tugas. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ini juga mengatakan  proses lelang jabatan Sekretaris MA akan dilakukan secara terbuka dan transparan. 

"Sementara akan ada pelaksana tugas untuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan Nurhadi," tambahnya.

Mahkamah Agung harus mencari sosok baru pengganti Nurhadi sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Tahapan untuk menduduki jabatan Sekretaris MA diantaranya melalui rekam jejak, psikotes, tes kesehatan. 

Ridwan berharap nantinya siapapun yang menduduki jabatan itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan integritas. Syarat itu mutlak dimiliki hingga bisa membawa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif modern.

"Kedepannya kita ingin MA ini lebih modern secara manajemen dan administrasi. Integrasi sistem peradilan berbasis elektronik akan mengurangi sifat koruptif," tukasnya.

KPK dalam penyelidikannya menyebut dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dugaan pengaturan perkara di MA.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita uang sebesar Rp1,7 miliar di kediaman milik Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta. Uang dalam jumlah tersebut ditemukan dalam berbagai pecahan mata uang asing. KPK menduga uang tersebut terkait dengan perkara hukum yang sedang ditelusuri.

AZZAHRA

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments