hero

EDITOR : REZA ADITYA

27 Juli 2016, 17:35 WIB

INDONESIA

Amnesty International menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam sisi yang salah dalam membuat keputusan mengeksekusi 14 terpidana mati beberapa hari ke depan nanti. Deputi Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Benedict, mengatakan keputusan Jokowi itu bisa merupakan kesalahan terbesar dalam sejarah.

"Era Presiden Joko Widodo harusnya memberikan representasi baru tentang penegakkan hak asasi manusia," kata Josef, seperti dilansir di situs Amnesty.org, Selasa, 26 Juli 2016, malam. "Sayangnya, dia justru mencetus jumlah lebih banyak eksekusi mati di era demokrasi ini dalam satu waktu."

Padahal, kata Josef, di belahan negara lain sudah tidak menerapkan hukuman mati. Berdasarakan catatan Amnesty International, dalam waktu dekat ini Kejaksaan Agung akan mengeksekusi mati lebih dari selusin terpidana. Sebagian besar di antara terpidana itu terjerat kasus narkotik.

Josef juga menyayangkan para terpidana ini selama menjalani proses hukum tidak mendapat perlakuan yang layak dan adil. Bahkan, kata Josef, permintaan grasi terpidana ke Presiden Jokowi ditolak mentah-mentah tanpa mempertimbangkan keadilan hukum.

Laporan Amnesty International tahun lalu menemukan sebanyak 12 kasus yang janggal. Misalnya, kasus dari para terpidana mati ini  yang sejak ditetapkan sebagai tersangka sampai terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum saat ditangkap dan diadili. Bahkan dalam laporan itu disebut para terpidana mati itu dipaksa mengakui perbuatannya.

Kejaksaan Agung akan mengeksekusi 14 terpidana mati pekan ini. Eksekusi akan dilakukan pada Sabtu dini hari di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah. Selain warga negara Indonesia, 14 terpidana itu terdiri dari berbagai negara, seperti Pakistan, India, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Nigeria.

Tiap-tiap negara mengajukan nota keberatan kepada Indonesia. Pakistan misalnya. Otoritas pemerintah Pakistan memohon kepada Indonesia agar menunda eksekusi Zulfiqar Ali. Zulfiqar merupakan buruh pabrik yang ditangkap kurang lebih sepuluh tahun lalu karena kasus narkotik. Selama di bui, pemerintah Pakistan menganggap Zulfiqar tidak mendapat perlakuan yang adil. Misalnya, tidak mendapat bantuan huku dan menutup akses ke kedutaan negaranya.

Josef mengatakan Amnesty International mendesak semua negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia tentang hukuman mati ini. Dia kecewa dengan pernyataan Jokowi yang menempatkan hak asasi di atas segalanya. Tapi, pada kenyataannya mengeksekusi mati lusinan terpidana tanpa proses hukum yang jelas.

"Saat ini tidak ada bukti kuat untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo," kata Josef. "Eksekusi mati bukanlah cara yang ampuh untuk menangani kejahatan narkotika. Jika Presiden Jokowi ingin menempatkan Indonesia di mata dunia, dia harus bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Dari dalam negeri, protes untuk Jokowi terkait kebijakan ekskusi mati juga terus menguat. Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, mengatakan hukuman mati tidak akan menyelesaikan kasus narkotik yang sedang diperangi pemerintah saat ini. Menurut dia, pemerintah harusnya menciptakan sistem hukum yang lebih kuat ketimbang hanya menghukum mati orang.

Misalnya, kata dia, memperkuat satuan tugas pemberantas narkotik di setiap tempat. "Khususnya di daerah perbatasan dan penjara-penjara yang menjadi sumber peredaran narkoba," kata dia. "Bukan dengan menghukum mati setelah orang sudah membawa ratusan kilogram narkotik. Justru harus dibasmi secara strukural."

REZA ADITYA | AMNESTY.ORG

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments