hero

EDITOR : TITO SIANIPAR

25 Juli 2016, 22:15 WIB

JAWA BARAT, INDONESIA

Kasus pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPR Ade Komarudin meminta Komisi IX, yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus tersebut.

“Saya sampaikan kepada Komisi IX, bila perlu kalau seperti ini kejadiannya karena palsu kebanyakan di sektor kesehatan ya, selain panitia kerja (panja), kami sudah putuskan perlu (panitia khusus)lah,” kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senin, 25 Juli 2016. 

Ade geram lantaran belum juga kasus vaksin palsu selesai, ada kasus pemalsuan lagi di sektor kesehatan. Dia berharap dengan dibentuknya panitia khusus itu, pelaku kejahatan di bidang kesehatan bisa diberantas.

Mendapat instruksi dari pimpinan parlemen, Ketua Komisi IX Dede Yusuf langsung bergerak. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengevaluasi dan melakukan pemeriksaan terhadap  manajemen BPJS secara struktural, mulai dari tingkatan terbawah melalui monitoring dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Rentetan pemeriksaan dan evaluasi itu diharapkan dapat menemukan otak di balik pemalsuan kartu jaminan kesehatan tersebut.

Dede bahkan  menduga pemalsu kartu BPJS Kesehatan dilakukan oleh oknum pejabat tertentu. “Tugas Dewan Pengawas BPJS untuk melakukan penelusuran sampai sejauh mana apakah melibatkan oknum, apakah melibatkan manajerial ataukah melibatkan pejabat tertentu,” kata Dede.

Dugaan Dede terhadap adanya oknum atau pejabat tertentu yang menjadi dalang pemalsuan kartu BPJS Kesehatan itu bukan tanpa alasan. Dede mencontohkan seperti yang terjadi di Desa Kertajaya, Padalarang, Jawa Barat kemarin. Di sana, warga diiming-imingi membuat kartu BPJS yang rupanya palsu itu dari sebuah dana subsidi dompet dhuafa.

Artinya, kata dia, seluruh data masyarakat miskin di Desa Kertajaya itu diduga sudah diserahkan secara keseluruhan kepada lembaga lain yang berupaya memalsukan kartu BPJS Kesehatan.

“Kami masih mencari apakah aparat desa terlibat. Sebab katanya kepengurusan itu diberikan kepada rumah kaum dhuafa dan setelah dicek ternyata tidak ada,” kata Dede.  “Oknum-oknum ini memiliki data orang miskin yang ada di daerah dan mengiming-imingi, padahal ini sudah dibayar oleh negara."

Dede juga menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan manajemen BPJS kepada masyarakat di tingkat desa. Akibatnya, masyarakat mudah teperdaya iming-iming pelaku pemalsuan.

Kasus kartu BPJS Kesehatan palsu terungkap setelah Budiyanto, 36 tahun,  tak diterima berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi, menggunakan kartu jaminan kesehatatannya. Pihak rumah sakit menganggap kartu BPJS Kesehatan Budiyanto palsu. Musababnya, nomor registrasi dan barcode yang tertera dalam kartu tersebut tidak dapat dibaca sistem.

Budiyanto yang merupakan warga Desa Kertajaya, Padalarang, Jawa Barat, melalui Ketua Rukun Tetangga, kemudian  mengungkapkan bahwa kartu BPJS Kesehatannya itu dibuat secara massal di desanya. Pembuatannya dilakukan secara kolektif yang dikoordinir oleh relawan kesehatan desanya. Warga dipungut biaya sebesar Rp 100 ribu untuk membuat kartu itu dan tidak perlu membayar lagi iuran perbulannya. Masa berlakunya dua tahun.

REZA ADITYA | MAYFREE SYARI | JIMMY MARTINO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments