hero
Laut Cina Selatan. (APTN)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

12 Juli 2016, 19:05 WIB

BELANDA

Hakim Mahkamah Arbitrase Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda akhirnya mengeluarkan putusan bahwa Filipina berhak atas klaim Laut Cina Selatan, Selasa, 12 Juli 2016. Berdasarkan keputusan tersebut, artinya gugatan Filipina terkait sengketa wilayah dengan Cina dikabulkan.

“Ini adalah kasus hukum internasional yang paling penting selama hampir 20 tahun terakhir,” kata Philippe Sands, perwakilan Filipina seperti dikutip dari The Guardian.

Jauh sebelum putusan ini keluar, Presiden Cina Xi Jin Ping secara terbuka mengatakan tidak akan menerima putusan apapun dari pengadilan arbitrase. Cina beranggapan jika perselisihan ini seharusnya diselesaikan melalui jalur perundingan bilateral bukan melibatkan pihak ketiga.

“Banyak negara asing yang berpikir kita akan memperjualbelikan kepentingan, jangan berharap bahwa kita akan menelan 'pil pahit' dari rusaknya kedaulatan, keamanan dan pembangunan kita," kata Xi Jin Ping, seperti dikutip dari APTN, Jumat, 1 Juli 2016.

Peta Laut Cina Selatan. (The Guardian)

Senada dengan Xi Jin Ping, pakar hukum internasional Cina Gong Yingchun berpendapat jika Mahkamah Arbitrase Internasional tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan keputusan. Yingchun juga mempertanyakan legitimasi pengadilan tersebut karena hanya dipimpin lima orang hakim saja.

“Arbitrase tidak memiliki hak untuk memutuskan batas-batas wilayah. Hal ini mengacu pada pasal 298 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), apalagi hanya diputuskan lima orang,” kata Gong Yingchun seperti dikutip dari Reuters.

Gong juga menambahkan jika arbitrase atas Laut Cina Selatan merupakan sesuatu yang ilegal dan tidak sah karena diajukan oleh Filipina secara sepihak.

“Arbitrase Laut Cina Selatan yang diajukan secara sepihak oleh pemerintah Benigno Aquino III adalah ilegal dan tidak sah,” kata Gong Yingchun.

Kasus Laut Cina Selatan ini bermula ketika Cina mengklaim perairan Laut Cina Selatan masuk ke dalam wilayahnya sesuai dengan konsep 'sembilan garis putuh-putus' yang ternyata tidak diakui oleh hukum internasional.

Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan ini mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut.

Kemenangan Filipina tersebut mengakhiri proses negosiasi yang panjang hingga 17 tahun lamanya namun tidak pernah membuahkan hasil. Filipina akhirnya mengajukan gugatan arbitrase pada 2013 lalu. Selain Filipina, beberapa negara lain seperti Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga merasa punya hak atas kepemilikan sebagian Laut Cina Selatan.

YAYAN SUPRIYANTO | DEVY ASHARI | REUTERS | APTN | THE GUARDIAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments