hero
Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri di KRI Imam Bonjol, Kamis, 23 Juni 2016. (Setkab)

Konflik Laut Cina Selatan

EDITOR : TITO SIANIPAR

23 Juni 2016, 16:25 WIB

INDONESIA

Pemerintah Indonesia mengirimkan sinyal keras soal kepemilikan perairan Natuna, Kepulauan Riau. Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri, datang dan hadir di tengah lautan yang kerap terjadi pencurian ikan oleh kapal asing itu.

Presiden Jokowi bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Ranai, Kepulauan Natuna. Dari situ, Presiden bersama rombongan langsung menuju KRI Imam Bonjol yang bertugas di perairan Natuna.

Presiden Jokowi di Natuna, Kamis, 23 Juni 2016. (Twitter/Pramono Anung)

Di atas kapal perang bernomor lambung 383 itu, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional SOfyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Masalah ekonomi dan kedaulatan. Itu saja," kata Luhut Panjaitan seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 23 Juni 2016. "Kami tidak ingin ada yang mengganggu stabilitas keamanan di kawasan (ini)," tambah Luhut.

Kunjungan Presiden Jokowi ke lautan Natuna ini merupakan pertama kalinya. Kehadiran kepala negara di perairan yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja itu merupakan simbol tegasnya sikap pemerintah Indonesia atas kedaulatan wilayah. Hingga kini, belum ada kepala negara lainnya yang melakukan hal serupa.

Pesan Jokowi di buku tamu KRI Imam Bonjol. (Twitter/Pramono)

Selain posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan kapal dunia, Natuna juga mengandung nilai ekonomi yang tak kecil. Selain ikan dan biota laut, di Natuna juga terkandung gas dan minyak bumi. Lebih-lebih Natuna adalah perbatasan terluar Indonesia yang perlu dijaga.

"Di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi," kata Menteri Retno Marsudi. 

KRI Imam Bonjol. (Twitter/Pramono)

Selain potensi ekonominya, turut juga dibahas dalam rapat terbatas adalah rencana pengembangan pertahanan di kawasan tersebut. Hal ini terkait maraknya pencurian ikan oleh kapal asing di perairan tersebut, terutama Cina. Bahkan militer Cina juga beberapa kali mencoba mengintervensi ketika aparat pertahanan menangkap kapal tersebut.

Pasalnya, meningkatnya intensitas kapal Cina yang mencuri ikan di kawasan Natuna dibaca sebagai upaya Cina mengukur kemampuan Indonesia. "Sekarang Cina itu sedang coba-coba, sampai seberapa jauh Indonesia mempertahankan," kata ahli hukum laut Internasional Hasyim Djalal.

TITO SIANIPAR | SETKAB.GO.ID

Berita terkait:
Kapalnya Ditangkap, Pemerintah Cina Protes
Sejarah Cina Tidak Diakui Hukum Internasional
Video Eksklusif: Kapal Cina Ditangkap di Natuna
Lagi, Kapal Cina Membandel Kepergok Curi Ikan​

3

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments