hero

EDITOR : FIRZA ARIFIEN

15 Juni 2016, 13:40 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Badan Pemeriksa Keuangan sejauh ini mengaku belum menerima hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan Budiman, auditor di lembaganya telah bekerja secara profesional. 

"Auditor kami semua profesional, mereka bekerja dengan standar sesuai fakta dan data yang ada di lapangan," tegas Yudi kepada NET, Rabu, 15 Juni 2016.

Sebelumnya, KPK telah menyatakan tidak ada indikasi kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. KPK juga tidak akan memproses kasus ini ke tahap penyidikan. Kesimpulan diperoleh setelah KPK menyandingkan temuan BPK dengan pendapat para ahli, antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Hasilnya, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat dinilai bersih dari tindak pidana.

"Sampai hari ini yang dilaporkan kepada kami, mereka tidak menemukan hal yang melanggar hukum," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo sebelum melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Komisi III DPR RI masih akan mendengarkan pemaparan dari KPK terkait kasus RS Sumber Waras. Apabila terbukti tidak ada pelanggaran dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Komisi III DPR akan meminta pertanggungjawaban dari BPK selaku auditor.

"Ini menyangkut integritas lembaga BPK. BPK harus mempertanggungjawabkan itu karena kalau tidak, BPK akan dianggap telah membohongi publik," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman.

Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mencuat setelah BPK mengeluarkan hasil audit tahun 2014. BPK menganggap prosedur pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI menyalahi aturan sehingga diduga ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. 

BPK mempersoalkan posisi lahan rumah sakit. Menurut BPK, pajak lahan seharusnya mengikuti Jalan Tomang Utara. Namun pembelian lahan mengacu pada pajak Kyai Tapa sebesar Rp 20,7 juta atau lebih tinggi Rp 13 juta dibandingkan Jalan Tomang Utara. 

Hasil temuan BPK tersebut banyak diperdebatkan. Tak sedikit pakar dan pegiat antikorupsi yang berikan penilaian berbeda. Hasil audit BPK itu bahkan sempat dikaitkan dengan upaya untuk menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju Pilkada DKI 2017. 

Reporter: Tim Liputan

 

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments