hero
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama komentari kelanjutan pembangunan RS Sumber Waras di Balai Kota, Rabu, 15 Juni 2016. (NET/Jabal Rahmat)

EDITOR : FIRZA ARIFIEN

15 Juni 2016, 11:55 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak ada tindakan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melanjutkan pembangunannya. Ahok akan menyerahkan draft perencanaan pembangunan rumah sakit tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan KPK.

“Hari ini Dinas Kesehatan dan KPK meminta perencanaannya dan sertifikatnya. Sertifikat sudah atas nama DKI. Ya, kita mau bangun, kita lihat saja,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 15 Juni 2016.

Pembangunan RS Sumber Waras diperkirakan akan memakan waktu hingga 2 tahun dan menelan dana sebesar Rp 3 triliun. Untuk membiayainya Ahok akan gunakan dana dari kontribusi tambahan pihak swasta.

“Nah ini, gara-gara kemarin. Coba kalau gak ada ribut-ribut, 2015 mulai, 2017 selesai. Jabatan saya kan cuma sampai Oktober 2017. Solusinya ya saya harus cari kontribusi lagi,” tambah Ahok.

Pembangunan RS Sumber Waras sempat tertunda setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan hasil auditnya tahun 2014. BPK mempersoalkan posisi lahan rumah sakit. Menurut BPK, pajak lahan seharusnya mengikuti Jalan Tomang Utara. Namun pembelian lahan mengacu pada pajak Kyai Tapa sebesar Rp 20,7 juta atau lebih tinggi Rp 13 juta dibandingkan Jalan Tomang Utara. BPK menganggap prosedur pembelian tersebut menyalahi aturan dan diduga ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi juga turut menyelidiki kasus ini sejak Agustus 2015.

Pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta berlangsung pada Desember 2014. Saat itu, NJOP mengikuti Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta. Lahan yang dibeli Pemprov DKI luasnya 3,5 hektar dengan total harga Rp 755 miliar.

Selasa, 14 Juni 2016, KPK menyatakan menghentikan penyelidikan kasus ini. KPK menilai tidak ada kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat.

Reporter: Annisa Vikasari

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments