hero
Hakim-hakim Dipusaran Korupsi. (NET/Tempo)

EDITOR : TITO SIANIPAR

31 Mei 2016, 13:09 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Menjadi hakim sejatinya mengemban misi mulia: menegakkan keadilan. Tugas dan fungsinya adalah memberi rasa adil buat masyarakat. Dalam kasus korupsi, rasa keadilan itu bisa diukur dari vonis yang mereka jatuhkan kepada para koruptor. Namun, ternyata profesi mulia itu harus tercemar korupsi itu sendiri.

Yang terbaru adalah ditangkapnya dua hakim dari Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 27 Mei 2016 lalu. Hakim Janner Purba dan Toton diduga menerima suap dari terdakwa perkara yang sedang mereka tangani. Penangkapan ini terjadi sehari sebelum pembacaan vonis terhadap dua terdakwa korupsi, Edy Santoni dan Syafei Syarif, dengan barang bukti uang sebanyak Rp 650 juta.

Toton. (NET/Endro Dwirawan)

 

Janner Purban. (NET/ Endro Dwirawan)

Ternyata cerita hakim yang korupsi seperti itu bukan hal baru. Selain dua nama tersebut masih ada sekitar 7 orang lainnya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini mereka.

1. Hakim Pragsono

Hakim Pragsono merupakan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Dia terbukti melakukan praktik jual beli putusan saat mengadili perkara korupsi Ketua DPRD Grobogan, M. Yaeni. 

Pragsono. (Tempo)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Pragsono pada 8 April 2014. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman hakim Pragsono menjadi 11 tahun penjara.

2. Hakim Asmadinata

Hakim Asmadinata adalah salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim Asma tersangkut kasus pengurusan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan bersama dengan Hakim Pragsono.

Asmadinata. (Tempo)

Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang ini sebelumnya divonis penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Di tingkat kasasi, hukumannya justru diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar.

3. Hakim Kartini Julianna Marpaung

Kartini Julianna Marpaung. (Tempo)

Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kartini Julianna Marpaung divonis 8 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima suap untuk mengatur vonis dalam perkara korupsi mantan Ketua DPRD Grobogan, M. Yaeni. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Ifa Sudewi dalam sidang yang digelar pada Kamis, 18 April 2013.

4. Hakim Heru Kisbandono

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2013, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Heru Kisbandono, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Heru terbukti menyuap hakim untuk memengaruhi putusan atas terdakwa M. Yaeni, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, yang terjerat kasus dugaan korupsi dana perawatan kendaraan dinas anggota DPRD Grobogan senilai Rp 1,9 miliar.

5. Hakim Setyabudi Tejocahyono

Setyabudi Tejocahyono. (Tempo)

Hakim Setyabudi Tejocahyono divonis 12 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara Bansos Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 17 Desember 2013. Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim setelah Setyabudi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa disebut menerima imbalan secara berlanjut untuk pengaturan putusan perkara Bansos yang menyeret pula mantan Walikota Dada Rosada dan Sekda Edi Siswadi.

6. Hakim Ramlan Comel

Ramlan Comel. (Tempo)

Mantan hakim ad hoc Tipikor Bandung, Ramlan Comel menjadi terdakwa kasus suap hakim penanganan perkara bantuan sosial Kota Bandung. Ia divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa 9 Desember 2014. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 tahun 6 bulan penjara.

7. Hakim Pasti Serefina Sinaga

Pasti Seferina Sinaga. (Tempo)

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Seferina Sinaga menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap hakim penanganan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintahan Kota Bandung. Ia divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa 27 Januari 2015. Sama seperti Ramlan, putusan ini lebih rendah dari tuntutan 11 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Penulis: Yayan Supriyanto

 

3

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments