hero
(ANTARA FOTO)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

22 Januari 2020, 11:10 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Bayangkan sebuah rumah, di dalamnya ada ibu, dua orang anak, dan satu orang keponakan. Dua orang anak ini punya keinginan, dan interaksi keduanya sudah diberikan aturan. Namun karena ibunyanya khilaf, ada saja aturan yang dilanggar. Kemudian ditambah, ada keponakan yang mau ikut bermain bersama kakak beradik ini. Karena ingin mempermudah ketiganya, ibunya memberikan aturan umum biar ketiganya bisa happy dan ibu pun tidak kesusahan.

Terbayangkan sejauh ini? Analogi permulaan itu mungkin kurang lebih bisa menggambarkan apa itu omnibus law. Di Indonesia, sebenarnya sudah sejak 2017 gagasan soal omnibus law ini untuk digodok. Kala itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengeluarkan gagasan konsep omnibus law. 

Pernyataan tersebut ditengarai tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi. Sofyan mencontohkan, ketika muncul usulan perbaikan regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Nah, atas dasar itulah yang dijadikan alasan untuk gagasan menyusun omnibus law ini dikeluarkan. Usai dilantik untuk periode keduanya Presiden Joko Widodo menggagas omnibus law untuk mempermudah investasi. Kemudian sejak jelang tutup tahun 2019 gagasan soal omnibus law ini memang ramai di bahas. Kenapa? Karena Presiden minta omnibus law ini sudah goal awal 2020 bulan Januari. Apabila disetujui, maka kurang dari 100 hari masa kerjanya Jokowi berhasil membentuk omnibus law.

1ASAL-USUL OMNIBUS LAW

(ANTARA FOTO)

Secara bahasa, dalam bahasa Latin omnibus law berasal dari kata ‘omnis’ dan ‘law’. Omnis memiliki arti untuk semua, dan law adalah hukum. Sementara dalam Black Law Dictionary Ninth Edition karya Bryan A garner omibus  memiliki arti berurusan dengan berbagai objek atau item yang memiliki berbagai tujuan.

Kemudian, berdasarkan kamus hukum Merriam-Webster, omnibus law berasal dari omnibus bill, yaitu peraturan atau perundangan yang yang mengatur dalam cakupan lintas isu dan topik. Njelimet? Sederhananya omnibus law itu semacam payung hukum yang menyatukan dan menyederhanakan sejumlah peraturan termasuk perundangan.

Nah, produk legislasi yang bentuknya omnibus memang memiliki sifat untuk memecahkan permasalahan perundangan yang tumpang tindih. Namun dalam praktiknya, memang konsep omnibus law ini akan menggabungkan beberapa aturan berbeda yang memiliki konsekuensi mencabut beberapa aturan tertentu. Terkadang beberapa aturan tertentu yang dicabut bukan tidak mungkin akan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian ataupun keseluruhan.

2CONTOH OMNIBUS LAW DI NEGARA LAIN

(ANTARA FOTO)

Sebagai contoh sederhana di Amerika Serikat aturan ini disebutnya omnibus bill dan sebenarnya sudah cukup lama digunakan dalam sistem perundangan. Pada 1840, DPR Amerika membahas rencana amandemen beberapa UU sekaligus. Praktik ini cocok dilakukan oleh Pemerintah Amerika karenakan menganut sistem common law.

Seperti di 2020 ini, dikeluarkan insurance omnibus bill yang menyederhanakan dan memperbaharui tata kelola asuransi yang peraturannya kompleks. Lalu ada juga energi omnibus bill terkait peraturan energi. Di Irlandia, terkait Brexit di sana omnibus dikeluarkan untuk memecahkan sejumlah pekerjaan rumah negara yang terhalang undang-undang tumpang tindih.

Tidak hanya soal investasi, peraturan yang timpang tindih PR pemerintah sana beragam. Mulai dari peraturan terkait pelayanan kesehatan, industri, pendidikan, pajak, kesejahteraan, ekstradisi, sampai imigrasi di buatkan omnibus bill. Nantinya dengan payung hukum, aturan-aturan yang menganjal terkait aksi pemerintah dapat dibenarkan.

Pada intinya, memang akan sangat kontekstual sekali. Apakah omnibus law akan bisa menjadi obat mujarab atau racun mematikan, sangat bisa menjadikan perdebatan. Kenapa? Karena sifat peraturan omnibus nantinya akan mengendorkan dan mengencangkan aspek-aspek tertentu.

Sebagai contoh kalau yang di Indonesia. Buruh menolak omnibus law atau yang dikenal UU Cipta Lapangan Kerja, karena mereka melihat penyederhanaan dalam UU ini memberikan ruang yang tidak adil. Lagi-lagi memang masih membahas kesejahteraan, dan ini memang menurut dari perspektif buruh.

Sementara itu, bagi pemerintah omnibus law ini semacam obat kuat untuk menggairahkan investasi. Hitung-hitungannya berbeda, bagi buruh, investor, dan pemerintah. Tapi kalau misal kembali dalam analogi yang awal, sebagai ibu yang baik pemerintah seharusnya tetap aware dengan tuntutan anggota keluarganya. Kita tunggu saja, karena omnibus ini akan di-goal kan Januari 2020 ini.

ARIS SATYA | BERBAGAI SUMBER

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments