hero
(Washington Post)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

20 Desember 2019, 15:25 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Donald John Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45 sepertinya harus pindahan lebih cepat dari Gedung putih. Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020 masih nanti di bulan November 2020, tapi pemakzulan Presiden Trump terlihat semakin dekat.

1. CAPITOL HILL SEPAKAT

(Washington Post)

Dalam sejarah Amerika, Trump bisa menjadi Presiden Amerika ke-3 yang dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat. Sebagai gambaran awal, DPR Amerika melakukan Voting pada Rabu 18 Desember 2019 di Capitol Hill. Voting ini sendiri adalah final dari hearing sejumlah ahli, saksi, dan hasil-hasil penyelidikan sejumlah tuduhan kepada Trump yang disebut menyalahgunakan kekuasaannya.

Sidang yang dipimpin Nancy Pelosi berjalan alot dan penuh perdebatan. Akhirnya sepuluh jam kemudian DPR yang dipimpin Partai Demokrat meloloskan pasal penyalahgunaan kekuasaan dan perintang penyelidikan Dewan Perwakilan. Dalam voting pasal pemakzulan pertama, mayoritas anggota Dewan Perwakilan setuju memakzulkan Trump dengan voting 230-197.

Pasal pertama menuduh Trump, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina menyelidiki Joe Biden, pesaing utama Donald Trump untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat 2020. Dalam pasal kedua soal perintangan penyelidikan, DPR AS setuju pemakzulan Trump dengan suara 229-198.

Dakwaan senat menuduh Trump menentang pemanggilan untuk memberik keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan. Tidak hanya itu, Trump juga diduga mengarahkan Gedung Putih dan lembaga-lembaga lain untuk menentang panggilan dari pengadilan dan menahan dokumen, serta tidak mengizinkan pejabat pemerintahan untuk bersaksi dalam dakwaan.

2. JALAN PANJANG MENUJU VOTING PEMAKZULAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) pada

 

Ini bukan kali pertama skandal yang mengarahkan pemakzulan Trump. Sebelumnya, kabar keterlibatan manipulasi Russia dalam pemilihan presiden 2016 juga menempel pada Trump. Akan tetapi, tak cukup bukti DPR AS mandek memakzulkan Trump. Uniknya setelah skandal itu “selesai”, Trump mencopot Direktur Badan Penyelidik Federal AS (FBI), James Brien Comey Jr., yang memimpin penyelidikan skandal dengan Rusia.

Di tahun 2019 ini, Trump dilaporkan diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk memuluskan jalannya melanjutkan kekuasaannya di Ruang Oval. Dari laporan-laporan yang diterima DPR AS, kemudian Dewan Perwakilan menyerahkan bukti pelanggaran Trump kepada Komite Intelijen. Komite ini kemudian bertugas menyelidiki bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait.

Setelah hearing dan voting internal Komite Intelijen, diputuskan bukti dan hasil interogasi terhadap saksi menguatkan dugaan pelanggaran Trump. Hasil ini yang kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan untuk dijadikan dasar menjalani pemungutan suara.

Setelah disetujui, Dewan Perwakilan memerintahkan Komite Hukum untuk menyusun "pasal-pasal" pemakzulan untuk dibahas. Setelah lolos dalam pemungutan suara internal, pasal itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan untuk disetujui melalui voting.

Setelah diterima DPR, pasal yang diajukan Komite Hukum dijajaki dengan proses voting Dewan Perwakilan nasib Trump. Ternyata hasilnya sebagian besar anggota DPR AS menyetujui supaya Trump dimakzulkan. Dewan Perwakilan menyetujui menjerat Trump dengan dua pasal, penyalahgunaan kekuasaan dan perintangan penyelidikan. Keputusan pemakzulan ini yang akan dilanjutkan ke Senat.

3. BELUM LENGSER

Akan tetapi setelah ini Trump masih belum akan lengser, ia pun masih akan menjalankan fungsi Presiden Amerika Serikat. Hal ini karena Impeachment Trial harus terlebih dahulu diselenggarakan pada bulan Januari 2020 oleh Senat sesuai yang diatur konsitutsi. Setelah disetujui akan dimakzulkan, Senat yang didominasi Partai Republik membutuhkan suara minimal dua pertiga untuk benar-benar melengserkan Trump sebagai Presiden AS.

Proses pemakzulan sepertinya akan mendapat perlawanan keras dalam Senat. Tak lain karena Senat AS dikuasai Partai Republik yang merupakan pendukung Trump. Mereka tentunya akan berupaya mempertahankan Trump habis-habisan karena menjadi satu-satunya calon kuat dalam pilpres 2020. Senat, membutuhkan suara minimal dua pertiga untuk benar-benar memakzulkan Trump. Bahkan, Senat dari Partai Republik dan pendukung Trump, Mitch McConnell, meprediksi "tidak ada kesempatan" untuk memakzulkan Trump di Senat.

Nantinya dalam pengadilan pemakzulan Presiden Amerika ini, para Senator akan menjadi Juri yang harus melakukan voting publik dan kemudian menentukan bersalah atau tidaknya Presiden Trump. House lawmakers atau Komite Hukum sebagai presekutor, dan Chief Justice atau Ketua MA sebagai pemimpin persidangan. Akan tetapi meskipun kerangka proses peradilan ini ada, konsitutsi Amerika tidak secara jelas menjelaskan bagaimana Sidang Pemakzulan Presiden ini dijalankan.

Meski demikian sudah ada sejumlah informasi yang bisa menjadi gambaran bagaimana pengadilan pemakzulan yang akan dilakukan Senat ini dilakukan. Berkaca pada pengadilan pada Clinton Impeachment Trial tahun 1998, Artikel teknis mulai dari cara pemanggilan saksi, pengeluaran barang bukti, sampai berapa lama proses persidangan itu kembali kepada kesepakatan Senat.

Trump, yang sedang bersaing untuk masa jabatan keduanya dalam pemilihan presiden mendatang, marah-marah melalui akun Twitter-nya. Ia menyebut pemakzulan adalah upaya Demokrat menyerang Amerika dan Partai Republik. Ia menyebut pemakzulan menjadi "upaya kudeta" Partai Demokrat yang ingin membatalkan hasil pilpres 2016.

"Bisakah Anda percaya bahwa saya akan dimakzulkan oleh Radikal Kiri, pemalas Demokrat, DAN AKU TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN!" cuitan trump dalam akun terverivikasi @realDonaldTrump 18 Desember 2019.

Bila lengser Trump akan langsung di gantikan Mike Pence yang akan menjabat selama sisa jabatan Trump. Bila Senat sepakat, Trump merupakan presiden ketiga dalam sejarah Amerika yang menghadapi sidang pemakzulan di Senat. Trump akan mencatatkan namanya dalam sejarah impeachment di Amerika bersama Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998.

ARIS SATYA | WASHINGTON POST

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments