hero
(Biro Pers Setpres)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

27 Maret 2018, 19:55 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Meski membuka banyak lapangan kerja, ojek online tak luput dari berbagai persoalan. Salah satunya mengenai tarif yang diterima para "abang" ojek online dari operator dimana mereka terdaftar. Para pengemudi ojek online merasa jadi korban perang tarif antar-perusahaan aplikasi. Setelah berdemonstrasi di luar Istana Merdeka sejak pagi, lima orang perwakilan pengemudi ojek online akhirnya bisa bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa siang, sekitar pukul 13.30 WIB. 

Lima orang perwakilan pengemudi ojek online bertemu Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres)

Rencananya perwakilan ojek online akan diterima Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Namun, rupanya Presiden Jokowi bersedia menerima mereka untuk berbincang-bincang. Dalam pertemuan tertutup itu, selain didampingi Moeldoko, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Lalu apa saja yang dikeluhkan oleh para pengemudi ojek online? Berikut rangkumannya:

1Menuntut Rasionalisasi Tarif

Pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu mereka untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif. “Intinya mereka menyampaikan kesulitan mengenai masalah tarif perang tarif antar aplikator,” urai Presiden Jokowi.
 

Unjuk rasa Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) di Jakarta. (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Usai pertemuan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa berdasarkan aspirasi mereka, tarif standar rata-rata yang saat ini berlaku di tiga perusahaan transportasi online, Go-Jek, Grab, dan Uber, yaitu Rp1.600 per kilometer dianggap terlalu murah.

"Tarifnya kemurahan. Sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi untuk enam kilometer itu baru dapat Rp10.000. Jadi mereka merasa kurang," ujar Budi Karya.
Menurut Budi, para pengojek online ingin standar tarif setidaknya minimal Rp 2.500 per kilometer.

2Mengesahkan Legalitas Ojek Online

Pengemudi ojek online menuntut rasionalisasi tarif ojek daring. (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Isu legalitas ojek online telah diserukan dalam unjuk rasa para pengemudi ojek online sejak Selasa pagi. Mereka menuntut pemerintah menerbitkan regulasi layanan ojek. Para pengemudi menilai ketiadaan aturan membuat posisi mereka lemah di mata hukum ketika berhadapan dengan aplikator (Gojek, Grab, Uber).

Aspek legalitas yang dimaksud adalah pengakuan eksistensi legal ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi dan perlindungan hukum serta keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia.

3Tanggapan Pemerintah

Demonstrasi pengemudi ojek online di sekitar Monas. (TMC Polda Metro)


Presiden Jokowi memerintahkan dua menterinya, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menjadi penengah dalam persoalan ini.

“Jadi tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, Menkominfo untuk besok dikumpulkan aplikator-aplikatornya, termasuk driver-drivernya diundang, diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah yang tidak merugikan,” tegas Jokowi. 

BACA JUGA:
Potret Salam Satu Aspal Ojek Online Kepung Istana

Budi Karya menginformasikan bahwa mediasi antara mereka dengan perusahaan-perusahaan transportasi online akan digelar Rabu, 28 Maret 2018. "Rencananya akan melakukan mediasi besok jam 16.00 WIB," ujar Budi.

TIFFANY ALHAMID | BAMBANG ADHI 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments