hero

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

13 Maret 2018, 19:30 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Komisi VIII DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1439 H/2018 sebesar Rp35.235.602. Biaya ini naik dari rata-rata besaran BPIH tahun lalu, yaitu Rp34,89 juta.

“Ada kenaikan sebesar Rp345.290 atau 0,9%,” kata Menag Lukman saat Rapat Kerja Penetapan  BPIH 2018 di Gedung DPR, Kompleks Senayan Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan tanggapan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Menurut Menteri Lukman, kenaikan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji. “Kenaikan itu menurut hemat kami, wajar dan rasional, apalagi ditambah dengan adanya peningkatan kualitas layanan dibanding tahun lalu,” ujar Lukman.

Berikut uraian kenaikan biaya haji yang ditetapkan pemerintah dan DPR:

1Biaya Komponen Penerbangan

Secara rinci, komponen BPIH salah satunya terdiri dari harga rata-rata penerbangan. Komponen ini terdiri dari harga tiket, pajak bandara, dan lainnya. Harga penerbangan ini ditetapkan sebesar Rp27,4 juta per jemaah.

Calon jemaah haji Indonesia bersiap berangkat ke tanah suci. (NET)

 

2Biaya Pemondokan di Mekah dan Madinah

Komponen BPIH lain yang diperhitungkan adalah harga rata-rata pemondokan di Mekah sebesar 4.450 riyal. Rinciannya 3.782 riyal dari dana optimalisasi dan sebesar 668 riyal atau setara Rp3,2 juta dibayarkan oleh jemaah.

Kemudian, harga sewa pemondokan di Madinah sebesar 1.200 riyal dari biaya optimalisasi.

Jemaah haji Indonesia di Mekah. (NET/Ken Lintang)

 

3Biaya Hidup

Living cost atau biaya hidup jemaah yang ditetapkan sebesar 1.500 riyal atau setara Rp5,35 juta. Biaya ini dibayarkan dari dana optimalisasi yang diberikan ke jemaah dalam bentuk riyal.

Aktivitas jemaah haji saat beribadah. (NET)

 

4Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan

Menurut Menag, ada tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pertama, adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 5% untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi dan dipergunakan di Arab Saudi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) bersama Ketua Komisi VIII  DPR Ali Taher (kedua kanan), Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Noor Achmad (ketiga kiri) dan pimpinan Komisi VIII DPR berfoto bersama seusai penetapan BPIH. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik di Arab Saudi serta tren kenaikan harga avtur. Ketiga, perubahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika dan Saudi Riyal.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments