hero
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Rapat Paripurna, Senin, 12 Februari 2018. (ANTARA)

EDITOR : REZA ADITYA

13 Februari 2018, 10:40 WIB

INDONESIA

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 12 Februari 2018, mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau disingkat UU MD3. Pengesahan dilakukan tanpa banyak interupsi anggota.

Hanya saja, dalam meresmikan beleid itu, ada dua fraksi yang walk out. Mereka adalah Partai Persatuan Pembangunan dan NasDem. Kedua partai pendukung pemerintah itu beranggapan beberapa pasal di dalam undang-undang itu menabrak konstitusi.

Ada beberapa perubahan pada pasal di beleid itu yang kemudian dianggap membuat DPR semakin memiliki kekuatan absolut.
NET.Z merangkum beberapa fakta terkait pengesahan perubahan UU MD3 yang kontroversial itu. 

1Gonta-ganti Pasal

Ilustrasi undang-undang. (ANTARA)

 

Proses pengesahan perubahan UU MD3 itu bisa terbilang cepat. Perubahan UU MD3 ini merupakan yang ketiga kalinya. Pada tahun 2014, DPR telah melakukan bongkar pasang pasal untuk mengakomodir kepentingan koalisi pemerintah dan koalisi nonpemerintah.

Pada akhir tahun 2016, parlemen kembali sibuk menyusun perubahan UU MD3. Kali ini tujuannya adalah sama, memperjuangkan partai pemenang pemlihan umum untuk mendapatkan kursi sebagai pucuk pimpinan DPR.

Pembahasan substansi dalam perubahan UU MD3 itu melebar menjadi ke beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Misalnya, soal pasal yang akan mempidanakan orang yang merendahkan kehormatan DPR.

2Aturan Pemanggilan Paksa

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kanan), Senin, 12 Februari 2018. (ANTARA)

 

Di dalam Pasal 73 UU MD3 yang baru DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum , atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat.

Jika tiga kali yang bersangkutan tidak hadir, DPR berhak meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa. Bahkan lebih parahnya, DPR mewajibkan menyandera pihak yang dipanggil DPR itu.

3Mempidanakan Orang yang Merendahkan Kehormatan DPR

Ilustrasi pengadilan. (ANTARA)

 

Aturan yang tertuang dalam Pasal 122 di UU MD3 ini memicu perdebatan. Musababnya, di dalam Pasal 122 huruf k disebut Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok, orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Frasa merendahkan kehormatan dinilai beberapa kalangan multitafsir. Pasal ini rentan disalahgunakan dan asal melaporkan orang lain dengan alasan merendahkan kehormatan.

4Ribetnya Manggil Ketua DPR yang Terjerat Kasus Pidana

Sejumlah anggota fraksi Nasdem melakukan Walk-Out pada Rapat Paripurna, Senin, 12 Februari 2018. (ANTARA)

 

Pasal 245 UU MD3 terbaru itu isinya adalah mengembalikan ketentuan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum mendapat izin tertulis dari Presiden atas pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. 

Padahal pada tahun 2015, substansi pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK pada saat itu berpendapat seorang anggota DPR yang terjerat pidana tak perlu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Namun dalam pasal ini juga dijelaskan permintaan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak diperlukan jika anggota parlemen terjerat tindak pidana khusus seperti korupsi.

 

TIM LIPUTAN

3

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments