Buat Dukung Jurnalisme Berkualitas Usai Publisher Rights Diteken, Ini Beberapa Kewajibannya

Denok Karisma

Netz.id – Setelah melalui perjalanan panjang, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden tentang Hak Penerbit. Joko Widodo mengatakan Perpres Hak Penerbit ada untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Pendukung Jurnalisme Berkualitas mengatur kewajiban platform digital pendukung jurnalisme berkualitas.

Platform digital yang dimaksud dalam Perpres ini mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) swasta yang mengoperasikan platform digital, mengumpulkan dan mengolah data, serta menggunakannya untuk tujuan komersial.

PSE mencakup Meta Platform, X atau Twitter, TikTok, dll., yang mencakup Google, Facebook, dll.

Terkait kewajiban mendukung jurnalisme berkualitas, Pasal 5 Perpres ini mengatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh platform digital.

Terkait dengan kerja sama, Bab III Perpres ini, khususnya Pasal 7, mengatur tentang kerja sama antara kedua pihak.

Peraturan yang diteken Joko Widodo pada 20 Februari 2024, yakni Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas, memuat ketentuan kerja sama antara badan usaha platform digital dan badan usaha jurnalistik.

Platform digital yang terlibat antara lain perusahaan internet Google, Facebook, dan lainnya.

Pada Bab 3, mengenai kerja sama kedua pihak, Pasal 7 secara khusus menyebutkan bahwa kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan media dilakukan melalui kesepakatan.

Bentuk kerjasama kedua pihak dapat berupa lisensi berbayar, bagi hasil, pembagian data agregat pengguna berita, atau bentuk lain yang disepakati.

Bagian ketiga Pasal 7 menjelaskan bahwa pembagian keuntungan tersebut di atas adalah pembagian pendapatan dari penggunaan berita oleh perusahaan platform digital yang dihasilkan oleh perusahaan surat kabar menurut perhitungan nilai ekonomi.

Terkait hak penerbit yang diberikan pemerintah, Google Indonesia menyatakan akan segera mempertimbangkan aturan tersebut.

“Kami tahu pemerintah telah mengumumkan peraturan penerbit berita dan kami akan segera memeriksa detailnya,” kata perwakilan Google di Indonesia kepada Tekno Liputan6.com melalui SMS.

Google mengklaim sejauh ini pihaknya telah bekerja sama dengan penerbit berita dan pemerintah untuk mendukung dan membangun masa depan ekosistem berita berkelanjutan di Indonesia.

“Penting bagi produk kami untuk menyajikan berita dan perspektif yang beragam tanpa bias atau prasangka,” katanya.

Dalam upaya bersama ini, Google menyatakan pihaknya selalu menekankan perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap beragam sumber berita dan berupaya mewujudkan ekosistem berita yang seimbang di Indonesia.

“Ini mencakup ekosistem yang membantu semua penerbit berita, besar dan kecil, untuk berkembang sekaligus menghasilkan berita berkualitas tinggi untuk semua orang,” tutup Google Indonesia.

Menurut Jokowi, Perpres Hak Penerbit juga memuat rincian tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Setelah sekian lama, setelah perdebatan panjang, akhirnya kemarin kita menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Hak Penerbit, kata Joko Widodo seperti dikutip Antara.

Joko Widodo menambahkan, surat terkait Perpres tentang Hak Penerbit sudah beredar sejak HPN tahun lalu.

Perpres tersebut juga menempatkan fokus pemerintah pada pencapaian jurnalisme berkualitas serta keberlanjutan industri media tradisional Indonesia di tengah gencarnya media sosial.

Tags

Bagikan

Also Read